Runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baru.

HALLO para copier,,haha gimana kabarnya..??pada baik kan..eh ia kalian lagi cari bahan buat makalah kalian..??gue punya ni..tapi itu juga kalo kalian mau sih..ini tugas sejarah gue ngebahas tentang Runtuhnya Orde lama Dan lahirnya orde baru..

Moga bermanfaat dan bisa bantu nyelesein tugas kalian..kalo ma di copy WAJIB DI BACA DULU..banyak kata yang RANCU

Rumusan Masalah

Ø  Apa yang menyebabkan runtuhnya orde lama ?

Ø  Apa yang dimaksud dengan sistem pemerintahan orde baru ?

Ø  Bagaimana kronologis lahirnya orde baru ?

Ø  Bagaimana kehidupan politik pada masa orde baru ?

Ø  Apakah kelebihan orde baru?

Ø  Apakah kekurangan orde baru ?

Pembahasan :

·        Runtuhnya Orde Lama

Setelah turunnya presiden Soekarno dari tumpuk kepresidenan maka berakhirlah orde lama. Kepemimpinan disahkan kepada jendral soeharto mulai memegang kendali. Pemerintahan dan menanamkan era kepemimpinanya sebagai orde baru konsefrasi penyelenggaraan sistem pemerintahan dan kehidupan demokrasi menitikberatkan pada aspek kestabilan politik dalam rangka menunjang pembangunan Nasional.untuk mencapai titik-titik tersebut dilakukanlah upaya pembenahan sistem keanekaragaman dan format politik yang pada prinsipnya mempunyai sejumlah sisi yang menonjol, yaitu:

a.         adanya konsep Dwifungsi ABRI

b.         pengutamaan golongan karya

c.         manifikasi kekuasaan di tangan eksekutif

d.        diteruskannya system pengangkatan dalam lembaga-lembaga pendidikan pejabat

e.         kejaksaan depolitisan khususnya masyarakat pedesaan melalui konsep masca mengembang (flating mass)

f.          karal kehidupan pers

Konsep dwifungsi ABRI pada masa itu secara inplisit sebelumnya sudah ditempatkan oleh kepala staf angkatan darat.mayjen A.H.NASUTION tahun 1958 yaitu dengan konsep jalan tengah prinsipnya menegaskan bahwa peran tentara tidak terbatas pada tugas profesional militer belaka melainkan juga mempunyai tugas-tugas di bidang sosial politik dengan konsep seperti inilah dimungkinkan dan bhakan menjadi semacam KEWAJIBAN JIKALAU MILITER BERPARTISIPASI DI BIDANG POLITIK PENERAPAN, konjungsi ini menurut penafsiran militer dan penguasa orde baru memperoleh landasan yuridi konstitusional di dalam pasal 2 ayat 1 UUD 1945 yang menegaskan majelis permusyawaratan rakyat.

·        Lahirnya Orde Baru

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.Salah satu penyebab yang melatarbelakangi runtuhnya orde lama dan lahirnya orde baruadalah keadaan keamanan dalam negeri yang tidak kondusif pada masa Orde Lama. Terlebih lagi karena adanya peristiwa pemberontakan G30S/PKI. Hal ini menyebabkan presiden Soekarno memberikan mandat kepada Soeharto untuk melaksanakan kegiatan pengamanan diIndonesia melalui surat perintah sebelas maret atau Supersemar. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya danmiskin juga semakin melebar.

Kronologis lahirnya orde baru :

a.     30 September 1965 Terjadinya pemberontakan G30S PKI.

b.    11 Maret 1966  Letjen Soeharto menerima Supersemar dari presiden Soekarno untuk melakukan pengamanan.

c.    12 Maret 1966  Dengan memegang Supersemar, Soeharto mengumumkan pembubaran PKI danmenyatakannya sebagai organisasi terlarang.

d.   22 Februari 1967  Soeharto menerima penyerahan kekuasaan pemerintahan dari presiden Soekarno.

e.    7 Maret 1967  Melalui sidang istimewa MPRS, Soeharto ditunjukan sebagai pejabat presiden sampaiterpilihnya presiden oleh MPR hasil pemilu.

f.     12 Maret 1967 Jenderal Soeharto dilantik menjadi presiden Indonesia kedua sekaligus menjadi masaawal mula lahirnya era orde baruSebagai masa yang menandai sebuah masa baru setelah pemberontakan PKI tahun 1965.

Upaya lahirnya Orde Baru :

Ø    Setelah dikelurkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan.

Ø    Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakyat kepada pemerintah karena Suharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI.

Ø    Munculnya konflik dualisme kepemimpinan nasional di Indonesia. Hal ini disebabkan karena saat itu Soekarno masih berkuasa sebagai presiden sementara Soeharto menjadi pelaksana pemerintahan.

Ø    Konflik Dualisme inilah yang membawa Suharto mencapai puncak kekuasaannya karena akhirnya Sukarno mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan pemerintahan kepada Suharto.

Ø    Pada tanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Sukarno dan mengangkat Suharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno .

Ø    12 Maret 1967 Jendral Suharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Ø    Pada Sidang Umum bulan Maret 1968 MPRS mengangkat Jendral Suharto sebagai Presiden Republik Indonesia.

        Kekuasan soekarno beralih ke Soeharto ditandai dengan keluarnya Surat Perintah SebelasMaret (SUPERSEMAR) 1966. Setelah dikeluarkan Supersemar maka mulailah dilakukan penataan pada kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Penataan dilakukan di dalam lingkungan lembaga tertinggi negara dan pemerintahan. Dikeluarkannya Supersemar berdampak semakin besarnya kepercayaan rakya kepada pemerintah karena Soeharto berhasil memulihkan keamanan dan membubarkan PKI. Padatanggal 23 Februari 1967, MPRS menyelenggarakan sidang istimewa untuk mengukuhkan pengunduran diri Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat Presiden RI. Dengan Tap MPRS No. XXXIII/1967 MPRS mencabut kekuasaan pemerintahan negara dan menarik kembali mandat MPRS dari Presiden Sukarno. 12 Maret 1967 Jendral Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Lama dan dimulainya kekuasaan Orde Baru.

Pokok-pokok  masa Orde Baru :

a.         Pemerintahan yang diktator tetapi aman dan damai

b.        Tindak korupsi merajalela

c.         Tidak ada kebebasan berpendapat

d.        Pancasila terkesan menjadi ideologi tertutup

e.         Pertumbuhan ekonomi yang berkembang pesat

f.         Ikut sertanya militer dalam pemerintahan

g.        Adanya kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin

Kebijakan pada masa Orde Baru :

a.         Indonesia didaftarkan lagi menjadi anggota PBB pada bulan september 1966

b.        Adanya perbaikan ekonomi dan pembangunan

c.         Pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran

d.        Dilaksanakannya kebijakan transmigrasi dan keluarga berencana

e.         Adanya gerakan memerangi buta huruf 

f.         Dilakukannya swasembada pangan

g.        Munculnya gerakan Wajib Belajar dan gerakan Nasional Orang Tua Asuh

Dibukanya kesempatan investor asing untuk menanamkan modal di Indonesia Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Salah satu kebijakan pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia "bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB", dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya.

Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli ekonomi didikan Barat. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan Cendana. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Pembagian PAD juga kurang adil karena 70% dari PAD tiap provinsi tiap tahunnya harus disetor kepada Jakarta, sehingga melebarkan jurang pembangunan antara pusat dandaerah.Soeharto merestrukturisasi politik dan ekonomi dengan dwitujuan, bisa tercapainyastabilitas politik pada satu sisi dan pertumbuhan ekonomi di pihak lain. Dengan ditopang kekuatan Golkar, TNI, dan lembaga pemikir serta dukungan kapital internasional, Soehartomampu menciptakan sistem politik dengan tingkat kestabilan politik yang tinggi.

Di masa Orde Baru pemerintah sangat mengutamakan persatuan bangsa Indonesia. Setiap hari mediamassa seperti radio dan televisi mendengungkan slogan "persatuan dan kesatuan bangsa".Salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan transmigrasi daridaerah yang padat penduduknya seperti Jawa, Bali dan Madura ke luar Jawa, terutama keKalimantan, Sulawesi, Timor Timur, dan Irian Jaya. Namun dampak negatif yang tidak diperhitungkan dari program ini adalah terjadinya marjinalisasi terhadap penduduk setempat dan kecemburuan terhadap penduduk pendatang yang banyak mendapatkan bantuan pemerintah.Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi

Asia disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakhir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Rupiah jatuh, inflasi meningkat tajam, dan perpindahan modal dipercepat. Para demonstran, yang awalnya dipimpin para mahasiswa, meminta pengunduran diri Soeharto. Di tengah gejolak kemarahan massa yang meluas, Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, tiga bulan setelah MPR melantiknya untuk masa bakti ketujuh. Soeharto kemudian memilih sang  Wakil Presiden, B. J. Habibie, untuk menjadi presiden ketiga Indonesia.

Penataan Kehidupan Politik

SUPERSEMAR  tahun 1966 merupakan dasar legalitas dimulainya pemerintahan Orde Baru di Indonesia. Orde Baru merupakan tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa, dan Negara, yang diletakan pada kemurnian pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945.

Melalui ketetapan MPRS No. XIII/MPRS/1966, Letjen Soeharto ditugaskan oleh MPRS untuk membentuk Kabinet Ampera. Dalam cabinet baru tersebut Soekarno tetap sebagai presiden dan sekaligus menjabat sebagai pimpinan cabinet.

Penataan Politik Dalam Negeri

a.  Pembentukan Kabinet Pembangunan

1)        Dwi Darma Kabinet Ampera (menciptakan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi sebagai persyaratan untuk melaksanakan pembangunan nasional)

2)        Catur Karya Kabinet Ampera meliputi;

a)    Memperbaiki kehidupan rakyat terutama dibidang sandang dan pangan.

b)   Melaksanakan Pemilihan Umum dalam batas waktu yang ditetapkan, yaitu 5 Juli 1968.

c)    Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif demi kepentingan nasional.

d)   Melanjutkan perjuangan anti imprealisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.

3)        Panca Krida (tugas Kabinet Pembangunan), yang meliputi;

a)    Menciptakan stabilitas politik dan ekononi.

b)   Menyusun dan melaksanakan Pemilihan Umum.

c)    Mengikis habis sisa-sisa G30SPKI.

d)   Membersihkan aparatur Negara di pusat dan daerah dari pengaruh PKI.

b.    Pembubaran PKI dan Organisasi massanya

1)   Membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 yang diperkuat dengan Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966.

2)   Menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia.

3)   Pada tanggal 8 Maret 1966 mengamankan 15 orang menteri yang dianggap terlibat dalam G30SPKI.

c.    Penyederhanaan Partai Politik

1)   PPP yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII, dan PERTI.

2)   PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai AKtolik, Partai Murba, IKPI, dan Parkindo.

3)   Golongan Karya.

d.   Pemilihan Umum

Pemerintah Orde Baru berkehendak menyusun sistem ketatanegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pemerintah Orde Baru bertekat menegakkan demokrasi Pancasila. Salah satu wujud demokrasi adalah Pemilu. Melalui pemilu rakyat diharapkan dapat merasakan hak demokrasinya, yaitu memilih atau dipilih sebagi wakil-wakil yang di percaya untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan. Wakil-wakil itu senantiasa harus membawa suara hati nurani rakyat yang telah memilihnya agar keinginan mereka terpenuhi.

 ( Semula asas pemilu di Indonesia adalah LUBER artinya LANGSUNG,UMUM, BEBAS DAN RAHASIA. Tetapi semasa Reformasi asas pemilu ditambah dengan istilah JURDIL artinya JUJUR dan ADIL ).

Secara berturut-turut, pemilu yang telah diselenggarakan di Indonesia semasa Orde Baru adalah :

1.      3 JULI 1971, dengan diikuti oleh 10 kontestan yaitu : GOLKAR mendapat 236 kursi,

NU mendapat 58 kursi, PARMUSI mendapat 24 kursi, PNI mendapat 20 kursi, PSII mendapat 10 kursi, PARKINDO (Partai Kristen Indonesia) mendapat 7 kursi, PARTAI KATOLIK mendapat 3 kursi, PERTI mendapat 2 kursi, sedangkan Partai MURBA dan IPKIA TIDAK MEMPEROLEH KURSI.

2.      2 MEI 1977, diikuti oleh tiga partai sebab partai yang programnya sama digabung     

Menjadi satu partai. Partai tersebut adalah : GOLKAR MENDAPAT 232 KURSI, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) fusi dari NU, PSII, PARMUSI dan PERTI mendapat 99 kursi dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) fusi dari PNI, PARKINDO, PARTAI  KATOLIK, MURBA dan IPKI mendapat 29 kursi.

3.      4 MEI 1982, PPP mendapat 94 kursi, GOLKAR mendapat 246 kursi, PDI mendapat  24 kuirsi.

4.  23 APRIL 1987, PPP mendapat 61 kursi, GOLKAR mendapat 292 kursi,PDI mendapat 40 kursi.

5        9 JULI 1992, PPP mendapat 62 kursi, Golkar mendapat 281 kursi, PDI mendapat 57.

6        9 MEI 1997, PPP mendapat 89 kursi, Golkar mendapat 325 kursi, PDI mendapat 11.

e.    Peran Ganda (Dwi Fungsi) ABRI

Guna menciptakan stabilitas politik maka pemerintah menempatkan peran ganda bagi ABRI yaitu sebagai peran hankam dan sosial. Sehingga peran ABRI dikenal dengan Dwifungsi ABRI. Peran ini dilandasi dengan adanya pemikiran bahwa TNI adalah tentara pejuang dan pejuang tentara. Kedudukan TNI dan Polri dalam pemerintahan adalah sama di lembaga MPR/DPR dan DPRD mereka mendapat jatah kursi dengan pengangkatan. Pertimbangan pengangkatannya didasarkan pada fungsi stabilisator dan dinamisator.

f.     Pemasyarakatan P4

Pada tanggal 12 April 1976, Presiden Suharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila yaitu gagasan Ekaprasetia Pancakarsa. Gagasan tersebut selanjutnya ditetapkan sebagai Ketetapan MPR dalam sidang umum tahun 1978 mengenai “Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” atau biasa dikenal sebagai P4.
Guna mendukung program Orde baru yaitu Pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen maka sejak tahun 1978 diselenggarakan penataran P4 secara menyeluruh pada semua lapisan masyarakat.
Tujuan dari penataran P4 adalah membentuk pemahaman yang sama mengenai demokrasi Pancasila sehingga dengan pemahaman yang sama diharapkan persatuan dan kesatuan nasional akan terbentuk dan terpelihara. Melalui penegasan tersebut maka opini rakyat akan mengarah pada dukungan yang kuat terhadap pemerintah Orde Baru.
Pelaksanaan Penataran P4 tersebut menunjukkan bahwa Pancasila telah dimanfaatkan oleh pemerintahan Orde Baru. Hal ini tampak dengan adanya himbauan pemerintah pada tahun 1985 kepada semua organisasi untuk menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal. Penataran P4 merupakan suatu bentuk indoktrinasi ideologi sehingga Pancasila menjadi bagian dari sistem kepribadian, sistem budaya, dan sistem sosial masyarakat Indonesia.

Penataan Politik Luar Negeri

a.    Kembalinya menjadi Anggota PBB (tanggal 28 Desember)

b.    Normalisasi Hubungan dengan Negara Lain

1)        Pemulihan Hubungan dengan Singapura (tanggal 12 Juni 19660

2)        Pemulihan Hubungan dengan Malaysia (29 Mei-1 Juni 1966) dengan Perjanjian Bangkok:

a)    Rakyat Sabah diberi kesempatan menegaskan kembali keputusan yang telah mereka ambil mengenai kedudukan mereka dalam Federasi Malaysia.

b)   Pemerintahan kedua belah pihak menyetujui pemulihan hubungan diplomatic.

c)    Tindakan permusuhan antara kedua belah pihak akan dihebtikan.

3)        Pembekuan Hubungan dengan RRC (tanggal 1 Oktober 1967)

Dampak Kebijakan Politik Pemerintahan Orde Baru

a.    Dampak Positif Kebijakan Politik Orde Baru

1)        Pemerintahan mampu membngun pondasi yang kuat bagi kekuatan lembaga kepresiden yang membuat semakin kuatnya peran Negara dalam masyarakat.

2)        Situasi keamanan pada masa Orde Baru realtif stabil dan terjaga dengan baik, karena pemerintah mampu mengatasi semua tindakan dan sikap yang bertentangan dengan Pancasila.

3)        Peleburan parpol yang dilakukan pemerintah, telah memberikan kemudahan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian parpol.

b.    Dampak Negatif Kebijakan Politik Orde Baru

1)        Terbentuknya pemerintahan Orde Baru yang otoriter, dominatif, dan sentralistik.

2)        Otoritarianisme merambah segenap aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara termasuk kehidupan politik yang sangat merugikan rakyat.

3)        Pemerintahan Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar kepada rakyat.

Kelebihan Orde Baru

·         -Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya AS $70 dan pada..1996 telah,mencapai lebih -dari  AS $1.000

·         -Sukses transmigrasi

·         -Sukses KB

·         -Sukses memerangi buta huruf 

·         -Sukses swasembada pangan

·         -Pengangguran minimum

·         -Sukses REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun)

·         -Sukses Gerakan Wajib Belajar

·         -Sukses Gerakan Nasional Orang-Tua Asuh

·         -Sukses keamanan dalam negeri

·         -Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia

·         -Sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri

 Kekurangan Orde Baru

·         -Merajalelanya korupsi, kolusi, nepotisme

·         -Pembangunan Indonesia yang tidak merata dan timbulnya kesenjangan pembangunanantara pusat dan -daerah, sebagian disebabkan karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat

·          -Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan,terutama di Aceh dan -Papua

·         -Kecemburuan antara penduduk setempat dengan para transmigran yang memperolehtunjangan pemerintah yang -cukup besar pada tahun-tahun pertamanya

·         -Bertambahnya kesenjangan sosial (perbedaan pendapatan yang tidak merata bagi si kayadan si miskin)

·         -Pelanggaran HAM kepada masyarakat non pribumi (terutama masyarakat Tionghoa)

·           -Kritik dibungkam dan oposisi diharamkan

·         -Kebebasan pers sangat terbatas, diwarnai oleh banyak koran dan majalah yang dibredel

·         -Penggunaan kekerasan untuk menciptakan keamanan, antara lain dengan program"Penembakan Misterius"

·         -Tidak ada rencana suksesi (penurunan kekuasaan ke pemerintah/presiden selanjutnya)

·         -Menurunnya kualitas birokrasi Indonesia yang terjangkit penyakit Asal Bapak Senang, hal ini kesalahan -paling fatal Orde Baru karena tanpa birokrasi yang efektif negara pasti hancur.

·         sMenurunnya kualitas tentara karena level elit terlalu sibut berpolitik sehingga kurang memperhatikan kesejahteraan anak buah.

~gimana..??itu blm komplit..silahkan modif aja lagi..